Latest Updates

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA



BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah
Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari Negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur Negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu Negara tersebut merupakan penduduk dari Negara yang bersangkutan.
Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia juga salah satu Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut. Maka dari itu dalam makalah ini akan coba dijelaskan secara rinci.
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh setiap warga negara. Dalam tulisan makalah ini akan mencoba menulis tentang hak dan kewajiban warga Negara terhadap negaranya? Dan siapakah yang berhak menjadi warga Negara Indonesia?

1.2 Rumusan Masalah
1.      Pengertian Hak dan Kewajiban
2.      Landasan Hak dan  Kewajiban
3.      Contoh Philosopy Hak dan Kewajiban
4.      Jaminan HAM di Indonesia
5.      Sifat-Sifat Dari Hak dan Kewajiban
6.      Unsur-Unsur  Hak dan Kewajiban
7.      Tujuan dan Fungsi Hak dan Kewajiban
8.      Contoh Kongres Hak dan Kewajiban WNI

1.3  Tujuan Penulisan
1.    Mampu memahami arti dari warga Negara
2.    Mampu mengetahui seseorang yang berhak menjadi warga Negara disuatu Negara
3.    Mampu memahami arti dari hak dan kewajiban warga Negara
4.    Menjelaskan pandangan idiologis atas hak dan kewajiban warga Negara
5.    Mampu mengetahui contoh hak dan kewajiban warga negara


BAB II
PEMBAHASAN


2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban
Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat.
Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang meliputi.
a. Hak dan kewajiban dalam bidang politik
  Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:
1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
2.  Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
  Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:
1. Hak berserikat dan berkumpul.
2. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
3. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)
b. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya
  Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
  Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
  Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.
Arti pesan yang terkandung adalah:
1. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.
2. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.
3. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
4. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.
5. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
6. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.
Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya adalah:
7. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
8. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
  Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Arti pesannya: bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.
d   Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
  Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
  Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
  Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
  Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Arti pesannya adalah:
1. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.
2. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.
4. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
5. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.

2.2 Landasan Hak dan Kewajiban
Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tindak-tanduknya selalu dikaitkan dengan hukum. Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan di setiap hukum yang telah disahkan di negara ini. Hak dan kewajiban warga negara pun terdapat di dalam undang-undang dasar. Konten UUD 1945, diantaranya membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara.
Isi dari UUD 1945 telah disesuaikan dengan definisi mengenai apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. manusia itu sendiri telah mendapatkan haknya setelah ia lahir ke dunia.
Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai warga negara, sebaiknya mengetahui kewajiban yang telah dibentuk oleh negara untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib.
Dibawah ini diuraikan pasal-pasal yang memuat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.
a.    Hak dan kewajiban dalam bidang politik:
Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:
·      Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
·      Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:
·      Hak berserikat dan berkumpul.
·      Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
·      Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi
b.   Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya:
Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.
Arti pesan yang terkandung adalah:
·      Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.
·      Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.
·      Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.
·      Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.
·      Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
·      Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.
Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya adalah:
·      Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
·      Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
c.    Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam:
Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Arti pesannya: bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.
Itulah pasal-pasal yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Sebenarnya masih ada pasal-pasal di bidang lain namun beberapa pasal di atas cukup untuk menggambarkan bentuk hak dan kewajiuban kita sebagai warga negara.
Menarik jika kita simak pasal 30 yang memuat hak dan kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan. Dituliskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi warga negara bisa saja terkena wajib militer negara Indonesia. dan wajib militer tersebut kini sudah ditiadakan di bangsa ini.
Pasal 30 tersebut mengesankan bahwa hak dah kewajiban itu adalah bentuk patriotik seseorang terhadap bangsa Indonesia. UUD 1945 dijadikan suatu pedoman bagi seluruh warga Indonesia untuk menjalankan hak dan kewajiban untuk menjaga kelangsungan dan keutuhan bangsa ini.


2.3 Contoh Philosopy
Contoh Hak Warga Negara Indonesia:
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hokum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia: 
1.  Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.




2.4 Jaminan HAM di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum, suatu penegasan bahwa setiap warga negara dalam hal bertindak haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Negara telah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negaranya untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak manapun. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia sangatlah dijunjung tinggi dan diatur dalam konstitusi negara.
Berbicara mengenai penegakan hukum (law enforcement), maka tidak terlepas dari yang namanya perlindungan Hak Asasi Manusia. HAM merupakan hak-hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Hak dasar yang tidak bisa diganggu-gugat dan harus dihormati orang lain termasuk oleh negara.
Begitu pentingnya perlindungan HAM, mendorong masyarakat internasional untuk mengimplementasikan isi dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR)dan beberapa instrument hukum internasional lainnya yang bersangkut paut dengan masalah penegakan hukum dan perlindungan HAM. Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggungjawab moral dan yuridis untuk meratifikasi kedalam hukum positifnya karena merupakan komponen fundamental kehidupan bermartabat, terhormat dengan prinsip kesejajaran dan partisipasi.
Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga – lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM dan lembaga – lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM pro-demokrasi dan HAM. Uraian masing – masing sebagai berikut.
·           Komnas HAM
Dibentuk melalui Kepres No. 50 th. 1993, dikukuhkan dengan UU No.39 th. 1999
·           Pengadilan HAM
Merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan Umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM berwenang mengadili pelanggaran HAM berat
·           Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Dibentuk berdasar Kepres no. 181 th. 1998
Mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
·           Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi / KKR
Dibentuk berdasar UU No. 27 th. 2004
Tujuan :
1.    Memberi alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat diluar pengadilan HAM apabila penyelesaian melalui pengadilan menemui jalan buntu
2.    Sarana mediasi antara pelaku dan korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan di luar pengadilan HAM
·           Komnas Perlindungan Anak / KNPA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia / KPAI
Tugas KNPA : melakukan perlindungan terhadap anak
·           LSM Pro Demokrasi
·           YLBHI
·           Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan / KONTRAS
·           ELSAM ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyaraklat )
·           PBHI ( Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia )

2.5 Sifat Hak dan Kewajiban
Hak Asasi Manusia memiliki empat ciri/sifat utama, yaitu:
1. Natural
Yang dimaksud dengan sifat ini adalah bahwa HAM telah melekat sejak awal dalam diri manusia. HAM diberikan langsung oleh Tuhan, dan tidak diberikan oleh Negara. HAM sudah melekat dalam diri manusia sejak ia ada di dalam rahim.
2. Abadi
HAM bukanlah hak-hak yang diberikan atau ditetapkan oleh Negara. HAM muncul secara alamiah dalam diri manusia. Karena itu, Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mencabut HAM dalam diri setiap orang. HAM tidak dapat dicabut oleh Negara. Walaupun suatu saat Negara tidak mengakui HAM, tetap saja kenyataan itu tidak dapat menghilangkan HAM dari dalam diri manusia itu sendiri. HAM akan terus ada selama manusia itu hidup di dunia.
3. Universal
Hak-hak asasi merupakan hak yang universal. Artinya, hak-hak itu menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana. Contoh, hak untuk hidup bagi orang-orang Jakarta, juga berlaku bagi orang-orang Afrika. Menyangkal sifat universal HAM berarti menyangkal unsur manusiawi yang terdapat dalam setiap kebudayaan.
4. Kontekstual
Sifat kontekstual HAM terletak pada proses perumusan hak-hak-nya. Perumusan HAM harus memperhatikan konteks budaya suatu masyarakat. Sifat ini tidak menyangkal sifat universal HAM. RUmus dan definisi hak asasi yang ditentukan oleh lingkup budaya tertentu, sebenarnya menjadi jalan untuk membuat orang semakin peka agar jangan sampai ada penderitaan sesama yang tidak diperhatikan dan jangan sampai ada hak seseorang yang dilanggar.
Sifat Kewajiban
·      Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
·      Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

2.6 Unsur-Unsur Hak dan Kewajiban
Warga negara mempunyai arti yaitu sesama penduduk dan orang setanah air. Juga warga negara juga mempunyai arti anggota dari organisasi yang bernama negara. Pengertian dari hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Hubungan antara warga negara dengan hak dan kewajiban sudah tercantum dalam undang-undang 1945. UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.Ini menyatakan bahawa warga indonesia yang bersifat demokrasi. Warga Negara hakikatnya adalah warga yang menjadi anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai Negara.  Setiap orang tentu saja memiliki hak dan kewajiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga kita sebagi warga Negara,tentu saja memiliki hak dan kewajiban kepada Negara yang kita diami yaitu Indonesia. Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia antara lain sebagai berikut:
Dibawah ini adalah hak warga Indonesia:
·         Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Misalnya : masyarakat
·         Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Misalnya : masyarakat berhak memilih agamanya dan menjalankan agamanya tanpa menganggu agama lainnya.
·         Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama tanpa adanya batasan misalnya : dalam kasus hukum yang dialami anak gubernur jawa barat meskipun ayahnya mempunyai kekuasaan namun tetap menjalani proses sesuai peraturan yang ada.
·         Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang tercantum pasal 28D ayat 1 ( dalam memberikan aspirasi rakyat ke pemerintah serta mendapatkan keadilan dari pemerintah dan dalam persidangan hukum).
·         Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum pada pasal 27 ayat 2. (dari sini kita ketahui warga berhak untuk mendapat kan pekerjaan nya dan kehidupan yang layak tidak terabaikan.)
·         Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang tercantum pada pasal 28 B ayat 1 (setiap warga negara berhak untuk meneruskan keturunan mereka dan membentuk keluarga yang disahkan oleh agama dan negara).
·         Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang tercantum pasal 28C ayat 1 (Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang sisi ekonominya. Bagi warga Negara yang kurang mampu selama ini sudah disediakan berbagai macam beasiswa agar mereka tetap bisa memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ilmu untuk meningkat kualitas yang lebih tinggi dan berguna sebagai rakyat dan memenuhi kebutuhan dalam pencarian pekerjaan).
·         Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. ( dalam hal ini warga negara berhak untuk tidak dijadikan sebagai budak dan mempunyai kebebasan beragama pikiran dan hati). Dan tentu saja masih banyak hak hak warga Negara Indonesia lainnya.
Sebelum kita menuntut atau mendapatkan Hak sebagai warga Negara selayaknya kita terlebih dahulu menjalankan kewajiban sebagai warga Negara. Kewajiban warga Negara Indonesia antara lain :
·         Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
·         Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
·         Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
·         Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh, yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD UUD 1945.

2.7 Tujuan dan Fungsi Hak dan Kewajiban
Pengertian Hak Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban. K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right).
Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu(right, bukan law). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral.
Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkam kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik terhadap sesama.

2.8 Contoh Kongres Hak dan Kewajiban WNI
Kongres Tegakan Hak Orang Asli Papua
Kongres Ketiga rakyat Papua akan digelar pada Oktober mendatang, dengan tema mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua di masa kini dan masa depan.
DAN sub temanya membangun pemahaman secara jujur, adil, dan menyeluruh demi penegakan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak politik di masa depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman, damai, sejahtera, dan bermartabat.
Kongres ketiga rakyat Papua yang akan dilaksanakan pada 16 s/d 19 Oktober 2011 merupakan bagian dari proses pendemokratisasi di Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional Indonesia.
Kongres rakyat Papua juga sebagai upaya pemenuhan hak azasi manusia dari setiap warga negara Indonesia. Dalam hukum HAM, negara melalui pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban. Ada tiga bentuk kewajiban yang diemban negara dalam memenuhi hak demokrasi setiap warga negara adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi.
Kewajiban untuk menghormati adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi. Kewajiban negara untuk melindungi adalah kewajiban untuk melindungi hak. Dalam hal ini kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan negara. Kewajiban untuk memenuhi adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM.
Kita harus menjamin kualitas demokrasi, hukum dana produk-produk Kongres Rakyat Papua III agar lebih bermartabat, jujur dan demokratis. Karena itu, diharapkan ada kesepahaman bersama dari semua komponen perjuangan rakyat Papua dan simpatisan yang akan menjadi peserta, pengamat maupun peninjau yang akan terlibat dalam kongres nanti, ujar Ketua Pelaksana Kongres Papua III, Selpius Bobii.
Republik Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi, dalam Sidang Dewan HAM PBB pada Juni 2006 di Jenewa. Indonesia juga telah menandatangani dokumen yang sama dalam Sidang Umum PBB di New York pada 13 September 2007.
Dengan demikian, telah jelas negara dan pemerintah Indonesia bukan saja menyetujui atau mendukung Deklarasi PBB, tetapi dengan sendirinya terikat dan berkewajiban serta berkomitmen untuk melaksanakan setiap butir dari Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi di Indonesia, termasuk Masyarakat Adat Papua.
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Bangsa Pribumi dan UUD 1945 adalah alat juridiksi dan hukum yang wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh demi mempromosikan dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat Papua, termasuk hak politik. Semua aparat negara dan pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tanah Papua wajib menjalankan semua tugas dan tanggungjawab berdasarkan alat juridiksi dan hukum tersebut di atas.
Ketika hak-hak masyarakat adat Papua tidak terpenuhi, maka negara Indonesia melalui pemerintah telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi maupun UUD 1945.
Proses integrasi Papua ke dalam negara Republik Indonesia, diawali dengan pemakluman Tri Komando Rakyat oleh Presiden RI Soekarno, pada 19 Desember 1961 merupakan suatu tindakan pengabaian dan penganeksasian salah satu hak dasar masyarakat pribumi Papua. Semangat Trikora lebih memperlihatkan ambisi politik penguasaan wilayah Papua, dibanding niat memajukan kesejahteraan rakyat Papua.
Partisipasi orang Papua untuk membangun negerinya sendiri, tidak tampak dalam sejumlah pertemuan antara negara Belanda dan Indonesia, diantaranya Konferensi Malino (Juli 1946), Perjanjian Linggarjati (November 1964), Perjanjian Renville (Januari 1948), Persetujuan Roem Royen (Mei 1949) dan Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949).
Pengabaian hak politik orang Papua dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat  pada 1969 mengakibatkan reaksi protes secara sporadis di Tanah Papua. Protes-protes yang dilakukan adalah agar ada ruang politik yang lebih terbuka bagi rakyat Papua untuk mengemukakan pendapat mereka secara demokratis dan bebas dari tekanan.
Hingga kini protes terhadap pelaksanaan Pepera masih terus dilakukan. Protes tersebut haruslah disikapi oleh negara Indonesia secara lebih bijaksana, dengan memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi. Tindakan represif oleh aparat keamanan justru berdampak pada pelanggaran HAM di wilayah Papua.
Sejak menjadi bagian dari NKRI, wilayah Papua cenderung tertutup bagi dunia luar. Rakyat Papua yang berada di tanah Papua hidup di bawah tekanan militer, dan merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktifitas. Kebebasan berorganisasi dan berkumpul seringkali dibatasi. Situasi demikian menimbulkan opini di tingkat internasional bahwa demokrasi tidak berkembang di Tanah Papua.
Rakyat Papua tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyalurkan pendapat dan kritik mereka terhadap segala kebijakan pembangunan yang berlangsung di tanah Papua. Sikap kritik bersifat membangun yang disampaikan lebih mudah dianggap sebagai tindakan melawan negara. Pembatasan kebebasan politik bukanlah cara yang tepat untuk menyikapi perbedaan di tengah iklim demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia.
Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua diterapkan agar: 1) memberikan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar dalam bidang politik, sosial, kebudayaan dan ekonomi. 2) penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya rekonsiliasi melalui klarifikasi sejarah Papua di dalam NKRI. 3) peningkatan sumberdaya manusia Papua melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketenaga-kerjaan. 4) penataan kependudukan, penegakan hukum, dan pembangunan berwawasan lingkungan. 5) penciptaan pemerintah yang baik dan transparan. 6) infrastruktur.
Namun dalam pelaksanaannya, amanat UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Belum ada perubahan signifikan yang bisa dirasakan oleh rakyat Papua selama 10 tahun (2002-2011) penerapan kebijakan otonomi khusus di Papua.
Artinya, selama 10 tahun ini pemerintah pusat dan daerah tidak mampu menyejahterakan rakyat Papua sesuai amanat UU Otsus. Padahal, dana yang sudah disetor pemerintah pusat ke Papua sudah mencapai sekira Rp 29 triliyun.
Aksi penolakan atau pengembalian UU Otsus merupakan bukti bahwa otonomi khusus tidak berhasil membangun rakyat Papua. Â Rakyat Papua sadar bahwa berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan di tanah Papua, belum mampu memberikan hasil yang maksimal bagi cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, aman, damai, sejahtera, dan bermartabat. Rakyat Papua menilai bahwa pemerintah Indonesia cenderung bertindak sepihak didalam merumuskan kebijakan pembangunan. Partisipasi rakyat Papua dalam menetapkan kebijakan pembangunan di tanah Papua tidak terlihat.


BAB III
PENUTUP

3.1  Simpulan
Sebagai bangsa Indonesia kita harus menanamkan rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara yang sadar dan mengenal wawasan nusantara untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga yang beradab dan memahami nilai cinta tanah air Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. negara kebangsaan memiliki unsur-unsur penting pengikat, yaitu: psikologi (sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama untuk membentuk satu kesatuan masyarakat – adanya kehendak untuk hidup bersama), kebudayaan (merasa menjadi satu bagian dari suatu kebudayaan bersama), teritorial (batas wilayah atau tanah air), sejarah dan masa depan (merasa memiliki sejarah dan perjuangan masa depan yang sama), dan politik (memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri). Hak dan kewajiban warga negara yaitu menyatakan diri sebagai penduduk dan warga negara di suatu negara tertentu serta menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

3.2 Saran
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Anggota Masyarakat ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

http://organisasi.org/hak_dan_kewajiban_sebagai_warga_negara_indonesia_ilmu_ppkn_pendidikan_kewarganegaraan_pmp_pendidikan_moral_pancasila

http://dwisaputro3006.blogspot.com/2012/06/hak-dan-kewajiban-kewarganegaraan.html

http://hitechgoesdigital.blogspot.com/2011/05/fungsi-hak-dan-kewajiban.html




KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, merupakan satu kata yang sangat pantas penulis ucakan kepada Allah STW, yang karena bimbingannyalah maka penulis bisa menyelesaikan sebuah makalah Kewarganegaraan berjudul "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia"
Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dalam jangka waktu tertentu sehingga menghasilkan karya yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu saya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penyusunan makalah ini.
Saya menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karna itu saya mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan ini
Terima kasih, dan semoga makalah ini bisa memberikan sumbangsih positif bagi kita semua.



                                                                                         Ciamis, Oktober 2012

                                                                                                     Penulis












i
 
DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR …………………………………………………….         i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….        ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1     Latar Belakang …………………………………………………….        1
1.2     Rumusan Masalah …………………………………………………        1
1.3     Tujuan Penulisan …………………………………………………..        2
BAB II PEMBAHASAN                                                                                       
2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban ……………………………………        3
2.2 Landasan Hak dan Kewajiban …………………………………….        5
2.3 Contoh Philosopy Hak dan Kewajiban ……………………………        8
2.4 Jaminan HAM di Indonesia ……………………………………….        9
2.5 Sifat-Sifat Dari Hak dan Kewajiban ……………………………….     10
2.6 Unsur-Unsur Hak dan Kewajiban ………………………………….     11
2.7 Tujuan dan Fungsi Hak dan Kewajiban    …………………………      14
2.8 Contoh Kongres Hak dan Kewajiban WNI. ……………………….     15 
BAB III PENUTUP                                                                                               
3.1 Kesimpulan ………………………………………………………..      19 
3.2 Saran   ……………………………………………………………..      19
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..      20






ii
 

0 Response to "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA"

Poskan Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.